Berdasarkan Keputusan Mahkamah Internasional Pulau

Keputusan mahkamah internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan.

Berdasarkan keputusan mahkamah internasional pulau. Pasal 92 piagam pbb menyatakan bahwa mahkamah agung internasional adalah badan peradilan utama dari pbb dan badan ini akan bekerja berdasarkan pada statuta mahkamah tetap internasional serta mahkamah internasional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam pbb. Mahkamah internasional berkedudukan di den haag belanda. Keputusan mahkamah internasional pada tahun 1998 masalah sengketa sipadan dan ligitan dibawa ke icj 1 2 kemudian pada hari selasa 17 desember 2002 icj mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan pulau sipadan ligitan antara indonesia dengan malaysia. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.

Yang dalam hal ini memiliki anggotanya terdiri atas 15 hakim internasional pilihan majelis umum dan dewan keamanan pbb. Kedua negara kemudian menyampaikan notifikasi bersama kepada mahkamah internasional tertanggal 2 november 1998 yang pada pokoknya meminta mahkamah untuk memutus kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan traktat perjanjian dan bukti bukti lain yang disampaikan oleh para pihak. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh negara yng bersangketa. Sengketa sipadan dan ligitan sengketa sipadan dan ligitan adalah persengketaan indonesia dan malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di selat makassar yaitu pulau sipadan luas.

Demikian juga masalah timor timur yang akhirnya diselesaikan secara internasional dengan cara referendum dan hasilnya sejak tahun 1999 timor timur berdiri sendiri menjadi sebuah negara bernama republik timor lorosae. 50 000 meter dengan koordinat. Keputusan mahkamah internasional pun telah memberi keputusan bahwa negara malaysia berhak atas kepemilikan pulau sipadan dan ligitan karena mahkamah internasional melihat siapa yang lebih dahulu melakukan aktivitas ditanah sengketa maka negara itulah yang berhak menerima pulau tersebut. Keputusan mahkamah internasional bersifat mengikat final dan tanpa banding.

Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan peraturan hukum. Selain pengadilan mahkamah internasional terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. 18 000 meter dengan. Perselisihan tersebut dimulai pada tahun 1969 dan diselesaikan oleh keputusan mahkamah internasional pada tahun 2002 yang berpendapat bahwa kedua pulau tersebut termasuk wilayah malaysia.

Pada tahun 2003 keluar keputusan mahkamah intemasional yang memenangkan malaysia sebagai pemilik sah kedua pulau tersebut. Contoh kasus kasus yang sudah mendapat keputusan mahkamah internasional 1.